Pengelolaan air limbah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh setiap bangunan yang menghasilkan air limbah domestik maupun industri.
Regulasi utama yang perlu diketahui: (1) Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) Peraturan Pemerintah No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (3) Permen LHK No. 68/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, (4) Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD.
Baku mutu air limbah domestik yang berlaku saat ini (Permen LHK 68/2016) menetapkan parameter wajib: BOD maksimal 30 mg/L, COD maksimal 100 mg/L, TSS maksimal 30 mg/L, pH 6-9, dan minyak/lemak maksimal 5 mg/L. Setiap bangunan wajib memastikan effluent IPAL-nya memenuhi baku mutu ini sebelum dibuang ke badan air.
Sanksi bagi pelanggar cukup berat: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga denda administratif dan pidana. Beberapa kasus di DKI Jakarta dan Jawa Barat telah mencatat penutupan paksa hotel dan apartemen yang tidak memiliki IPAL yang memadai.
Toyotec siap membantu Anda merancang dan membangun IPAL yang sesuai regulasi. Dengan pengalaman 60+ proyek STP/WWTP nasional, kami memahami persyaratan teknis dan administratif untuk mendapatkan izin lingkungan yang diperlukan.